Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tengah fokus mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi yang sejalan dengan industri.
Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mencari cara bersama untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar menyebutkan bahwa dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas, Kemenperin memiliki 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menggunakan sistem pembelajaran 30% teori dan 70% praktik. Dengan demikian diharapkan kebutuhan industri bisa dipenuhi.
Kesembilan SMK tersebut di antaranya berada di Banda Aceh dengan spesialisasi pengolahan produk berbasis kelapa sawit, Bandar Lampung spesialisi pengolahan karet dan singkong, Yogyakarta spesialis produksi minyak atsiri, Pontianak spesialisasi teknik mesin dan kimia, serta Makassar spesialisasi pengolahan kakao.
"Ada 9 SMK ini menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis kompetensi, sehingga siswa-siswa ini pulangnya agak sore sampai pukul 16.00 WIB dan para lulusannya hampir semuanya terserap di dunia kerja," kata Haris dalam Forum Merdeka Barat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Perindustrian dengan rata-rata pertumbuhan industri 5-6% per tahun, maka dibutuhkan sekitar 500.000-600.000 tenaga kerja baru setiap tahunnya. Untuk mendapatkan SDM industri yang berkompeten di bidangnya, Kemenperin menjalankan 4 program strategis, antara lain pembinaan dan pengembangan SMK yang sejalan dengan kebutuhan industri, pelatihan sertifikasi penempatan kerja, pemagangan industri, serta sertifikasi kompetensi.
Selain itu, Kemenperin juga telah meluncurkan program vokasi industri sebanyak tiga kali, yaitu di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat.
"Sebanyak 308 industri dan 1.019 SMK telah mengikuti program ini. Ditargetkan pada 2019 pendidikan vokasi industri akan melibatkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 perusahaan dengan perkiraan peserta lulus tersertifikasi sebanyak 845.000," ujar Haris.
Staf Ahli bidang SDGs Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Akbar Dharma Putra dalam kesempatan yang sama juga menyebutkan bahwa dengan semakin tingginya persaingan antar bangsa, Indonesia perlu mempersiapkan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini dibutuhkan melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan di SMK, Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK).
"Upaya ini melibatkan berbagai kementerian terkait seperti Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenperin, Kemnaker, Kementerian ESDM, dan instansi lainnya," ujar Ghafur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar